RAPAT

Rangkaian Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sukoharjo yang membahas Kode Etik dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sukoharjo

29 Mei 2023

Rangkaian Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sukoharjo yang membahas Kode Etik dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sukoharjo

22, 25, dan 29 Mei 2023 telah dilaksanakan Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sukoharjo yang membahas Kode Etik dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sukoharjo. Rapat yang diadakan di Gedung DPRD Kabupaten Sukoharjo dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus, Sekretariat DPRD, beserta Konsultan Hukum dari CV. Edu Shalman.

Dari rangkaian rapat tersebut, berikut kesimpulan yang dihasilkan:

A. Peraturan DPRD Kabupaten Sukoharjo tentang Kode Etik

  1. Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 dihapus;
  2. Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 21 ditambah kata “Anggota DPRD;
  3. Pasal 6 huruf d kata kepada Pimpinan Fraksi diganti kepada Pimpinan Rapat;
  4. Pasal 6 huruf h dan huruf i dihapus;
  5. Pasal 7 ayat (2) ditambah kata “biaya pribadi, beban APBD”;
  6. Pasal 8 dihapus, Sehingga penomoran Pasal selanjutnya menyesuaikan;
  7. Pasal 12 disesuaikan kata Pasal 10 dan Pasal 12 dikarenakan Pasal 8 dihapus sehingga menyesuaikan penomoran pada Pasal selanjutnya;
  8. Pasal 13 ayat (2) dihapus;
  9. Pasal 14 ayat (5) dihapus;
  10. Pasal 16 ayat (1) dirubah pemilihan kalimatnya;
  11. Pasal 18 huruf d dihapus kata serta menerima gratifikasi;
  12. Pasal 19 huruf d diganti kata izin tertulis menjadi pemberitahuan, dan kata angka 4 diganti menjadi huruf c, Pasal 20 huruf n dihapus;
  13. Pasal 20 ayat (2) kata “dalam wilayah Negara Kesatuan RepubIik Indonesia” dihapus;

B. Peraturan DPRD Kabupaten Sukoharjo tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

  1. Pasal 9 ayat (4) waktu 7 hari Pengaduan dirubah menjadi 14 hari;
  2. Pada Bab VII Pasal 41 ayat (3) ditambahkan kata “dan masyarakat melalui media cetak maupun elektronik”;
  3. Pasal 46 dihapus.

Share :