SIDANG

Rapat Paripurna dengan acara Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 dan Pengumuman Pansus

14 Oktober 2021

Rapat Paripurna dengan acara Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 dan Pengumuman Pansus

Kamis, 14 Oktober 2021 telah diselenggarakan Rapat Paripurna dengan acara Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 dan Pengumuman Pansus di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukoharjo. Rapat dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo beserta anggota DPRD.

Berikut jawaban Bupati Sukoharjo, Hj. Etik Suryani, SE., MM., terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sukoharjo:

1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

  • Mengenai alokasi dana cadangan untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 sebesar Rp40.000.000.000,00 mendasarkan pada perkiraan kebutuhan yang direncanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, Kepolisian Resor Sukoharjo, Komando Distrik Militer  0726 Sukoharjo serta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo, dan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah serta anggaran pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang lalu.
  • Besaran angka dana cadangan tersebut dihitung berdasarkan estimasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan mempertimbangkan kemampuan Daerah serta memperhatikan usulan hibah yang diajukan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo serta usulan Hibah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo sesuai surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo.

2. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya

Kami ucapkan terima kasih terkait usul dan saran yang telah disampaikan.

3. Fraksi Partai Golongan Karya

  • Terkait besaran dan rincian dana cadangan, pagu dana tersebut masih bersifat indikatif, mengingat pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo masih berlangsung 3 tahun ke depan, angka definitif nantinya akan disesuaikan dengan kondisi standar harga pada tahun pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
  • Terkait pertanyaan apabila pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan pada hari yang sama, pada prinsipnya anggaran kegiatan pelaksanaan tersebut hanya untuk mendanai kebutuhan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sedangkan kebutuhan yang terkait pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur didanai dari Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
  • Penjelasan terhadap sistem pembagian anggaran antara APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten jika kemungkinan dilaksanakan pemilu serentak adalah sesuai kewenangannya. Dana APBD Kabupaten untuk mendanai kebutuhan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sedangkan dana APBD Provinsi untuk mendanai Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Sedangkan teknis dan mekanisme pembagian anggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

  • Terkait pertanyaan mengenai besaran dana cadangan digunakan untuk mendanai pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024.
  • Dasar pagu indikatif anggaran dana cadangan merupakan verifikasi dan kajian Tim Anggaran Pemerintah Daerah berdasarkan permintaan hibah dari Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum.

5. Fraksi Partai Amanat Nasional

  • Terhadap pertanyaan mengenai legal drafting penyusunan produk hukum daerah khususnya pada dasar hukum/konsideran mengingat, dapat kami jelaskan sebagai berikut:
    • Berdasarkan ketentuan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terkait teknik penyusunan peraturan perundang-undangan pada BAB I Huruf B.4. Angka 28
    • Berdasarkan Angka 39 Lampiran Undang-Undang tersebut

Berdasarkan pengaturan tersebut, maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dicantumkan ke dalam dasar hukum/konsideran mengingat, namun hanya dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan produk hukum dimaksud.

  • Dana cadangan dan penggunaannya mendasarkan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan penggunaan dana cadangan diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 tahun anggaran. Selain itu, dana cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Fraksi Kebangkitan Nasional

Dalam menyisihkan dana cadangan agar dapat tercapai di APBD Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023 yaitu dengan memaksimalkan penerimaan daerah khususnya pendapatan asli daerah, serta memprioritaskan dana cadangan dalam penyusunan rancangan APBD sesuai amanat Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024.

Share :