SIDANG

Rapat Paripurna dengan acara Penandatanganan Persetujuan Bersama Raperda tentang Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 Menjadi Perda dan Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Sukoharjo terhadap Raperda APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022

15 November 2021

Rapat Paripurna dengan acara Penandatanganan Persetujuan Bersama Raperda tentang Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 Menjadi Perda dan Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Sukoharjo terhadap Raperda APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022

Senin, 15 November 2021 telah diselenggarakan Rapat Paripurna dengan acara Penandatanganan Persetujuan Bersama Raperda tentang Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 Menjadi Perda dan Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Sukoharjo terhadap Raperda APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022. Rapat dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo beserta anggota DPRD tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukoharjo.

Pendapat Akhir Bupati Sukoharjo terhadap Raperda tentang Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 :

Terkait Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 yang pendanaannya tidak dapat dibebankan hanya dalam satu tahun anggaran, maka diperlukan pembentukan Dana Cadangan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mendasarkan kepada hal tersebut, Bupati Sukoharjo, Hj. Etik Suryani, SE., MM., berpendapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024, dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Selanjutnya berikut jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Sukoharjo terhadap Raperda APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022:

1. FRAKSI PDI PERJUANGAN

  • Prinsip dasar penganggaran belanja mendasarkan pada ketentuan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan bahwa penganggaran pengeluaran daerah harus sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup. Disamping prinsip dasar tersebut penyusunan belanja APBD adalah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan daerah serta mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.
  • KUA PPAS berisi program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disepakati bersama menjadi acuan utama dalam penyusunan Rancangan APBD yang menggunakan aplikasi e-planning dan e-budgeting.
  • APBD Tahun Anggaran 2022 disusun mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, hal ini sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

  • Dalam menetapkan target Pendapatan Asli Daerah, selain memperhatikan potensi yang ada, serta realisasi penerimaan pajak atau retribusi tahun lalu, juga jaminan bahwa pajak atau retribusi tersebut akan tercapai, karena Pendapatan Daerah ini disatu sisi akan dikonversi menjadi belanja. Oleh karenanya perlu strategi dan perhitungan yang konservatif dalam penetapan target setiap item pajak dan retribusi, sehingga benar-benar bisa terealisasi.
  • Belajar dari tidak didapatkannya Dana Insentif Daerah untuk tahun 2022, Sekretaris Daerah dan seluruh jajaran perangkat daerah yang terkait telah diperintahkan untuk mengevaluasi kinerja, dan membentuk tim khusus, yang akan menyiapkan segala hal terkait poin penilaian, sebagai syarat memperoleh Dana Insentif Daerah tersebut.
  • Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sudah memulai langkah menuju penyusunan grand design pengembangan sektor pertanian, antara lain dengan melakukan pemetaan wilayah untuk pengembangan wilayah spesifik berdasar komoditas di 12 Kecamatan di Sukoharjo, Pengembangan Food Estate, inovasi berupa kegiatan Optimalisasi Peningkatan indeks Pertanaman IP400, serta terus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak baik dari Kementerian Pertanian, Perguruan Tinggi dan Perusahaan untuk terus mendorong pengembangan pertanian di Kabupaten Sukoharjo.
  • Terkait Pembangunan Mal Pelayanan Publik dan Gedung Pertemuan eks Budi Sasono:
    • Mal Pelayanan Publik

Progres pembangunan sampai dengan tanggal 8 November 2021 sebesar 58,09%; tren positif ini akan dipertahankan dengan tetap melakukan pengecekan langsung bersama Manajemen Konstruksi, pelaksanaan Rapat Progres setiap hari, dan Rapat Progres Tambahan setiap bulan dengan tambahan peserta dari Tim Kejaksaan Negeri Sukoharjo dan Tim Inspektorat Kabupaten Sukoharjo.

    • Gedung Pertemuan eks Budi Sasono

Progres kemajuan pekerjaan baru mencapai 21,987%. Perangkat Daerah terkait telah diperintahkan untuk mempercepat progres pekerjaan, antara lain dengan menambah jam kerja, penambahan tenaga kerja, peralatan dan bahan material, serta mengefektifkan dan mengintensifkan  rapat-rapat koordinasi dan evaluasi proyek yang melibatkan unsur-unsur pihak terkait yaitu Pengguna Anggaran, Manajemen Kontruksi dan Kontraktor. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam kontrak, pekerjaan tidak selesai, maka akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

  • Terkait besaran Penyertaan Modal kepada Perumda Air Minum Tirta Makmur, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Makmur, kewajiban Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp150.000.000.000,00; sampai dengan Tahun 2021  Penyertaan Modal yang sudah diberikan ke Perumda Air      Minum Tirta Makmur sebesar Rp100.406.166.646,00.
  • Terkait pengelolaan Aset Badan Kredit Desa, setelah dibubarkan yaitu:
    • Aset berupa inventaris kantor:
      • 1 unit Mobil, 22 sepeda motor dan inventaris kantor pusat dilelang melalui KPKNL.
      • 2 unit kendaraan roda dua dihibahkan ke Koperasi Karyawan.
      • Inventaris yang kondisi rusak dihapuskan.
    • Aset berupa kas dan setara kas digunakan untuk:
      • Membayar hutang gaji dan gaji karyawan tahun 2017.
      • Pesangon karyawan kantor BKD pusat.
      • Tali Asih Karyawan Cabang
      • Sisanya disetor ke kas Daerah.
    • Aset berupa kredit yang diberikan dihapuskan, karena merupakan akumulasi kredit mulai Tahun 1970, sudah kadaluwarsa dan tidak ada catatan data dukung yang jelas.
    • Neraca akhir Likuidasi PD. Badan Kredit Desa sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik tanggal 20 Agustus 2021, dengan semua nilai akunnya, baik Aset, Kewajiban dan Ekuitas 0 (nol).
    • Anggaran untuk mengantisipasi penanganan Covid 19 pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 ditempatkan pada Rekening Belanja Tidak Terduga sebesar Rp50.000.000.000,00.

4. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

  • Terkait Penyertaan Modal kepada Perumda Tirta Makmur, Pemerintah Daerah setiap tahun memberikan target penerimaan PAD pada saat penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan. Dan untuk tahun 2021 target yang diberikan pemerintah daerah dapat terpenuhi. Penyertaan modal tersebut diimbangi dengan penerimaan hibah oleh pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo dari Pemerintah Pusat yang digunakan untuk menambah jumlah sambungan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah, dan saat ini sudah mencapai 35.982 sambungan rumah. Langkah yang diambil untuk peningkatan performa Perumda Tirta Makmur adalah dengan melakukan evaluasi dan masukan saat penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan setiap tahunnya, disamping juga terus melakukan pengawasan kinerja melalui dewan pengawas yang ditunjuk.
  • Terkait mekanisme pemberian bantuan subsidi bunga pinjaman kepada Usaha Mikro Kecil (UMK), besaran Plafon kredit paling banyak sebesar Rp15.000.000,00. Mekanisme untuk mendapatkan subsidi bunga pinjaman UMK adalah sebagai berikut:
    • UMK yang memiliki pinjaman di Perbankan di wilayah Kabupaten Sukoharjo paling banyak sebesar Rp15.000.000,00.
    • Atas pinjaman tersebut UMK akan mendapatkan subsidi bunga sebesar 50% dari bunga pinjaman setiap bulannya.
    • Bank mengajukan permohonan pencairan subsidi bunga kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo setiap bulan.
    • Bank sebagaimana tersebut diatas adalah bank penyalur subsidi bunga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo.

5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

  • Di Kabupaten Sukoharjo terdapat 102 Sekolah Dasar dan 11 Sekolah Menengah Pertama yang jumlah murid kurang dari 60 siswa, dan sampai dengan saat ini masih menerima pencairan dana BOS. Sedangkan terkait Peraturan Mendikbud Ristek Nomor 6 Tahun 2021 tentang Juknis Pengelolaan Dana BOS Reguler, Pemerintah Daerah akan menunggu hasil kajian atas regulasi tersebut berdasarkan informasi dari Kementerian terkait.
  • Penganggaran Penyertaan Modal pada BUMD khususnya kepada Perumda Tirta Makmur dan PT BPR Bank Sukoharjo merupakan amanat Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal, sehingga merupakan belanja terikat. Sedangkan untuk Belanja Wajib (mandatory spending) pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 ini, pada bidang pendidikan yang diamanatkan sebesar 20%, sudah dialokasikan sebesar 30,38% sedangkan pada bidang kesehatan yang diamanatkan sebesar 10% sudah dianggarkan sebesar 23,56%. Selanjutnya terkait penyertaan Modal yang diberikan Pemerintah Daerah kepada BUMD, penggunaannya diserahkan kepada masing-masing BUMD sesuai dengan kebutuhan prioritasnya, yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank atau Rencana Kerja Anggaran Perusahaan.
  • Dasar regulasi program dan kegiatan pemberian subsidi bunga pinjaman UMK adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Hanya UMK yang mempunyai plafon pinjaman maksimal Rp15.000.000,00 yang mendapatkan Subsidi Bunga Pinjaman. Jumlah UMK yang mendapatkan subsidi bunga pinjaman sebanyak 1.442 UMK. Kriteria UMK yang bisa mendapatkan Subsidi bunga pinjaman adalah sebagai berikut:
    • Penduduk Kabupaten Sukoharjo yang dibuktikan dengan KTP-el atau Surat Keterangan Penduduk dari pejabat yang berwenang.
    • Memiliki Plafon Kredit Usaha paling tinggi Rp15.000.000,00.
    • Memiliki kategori performance atau kolekbilitas lancar

6. FRAKSI KEBANGKITAN NASIONAL

  • Penurunan Pendapatan Daerah pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 berasal dari penurunan pada Pos Pendapatan Transfer sebesar Rp104.116.757.000,00 dan penurunan pada Pos Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp475.699.000,00.
  • Belanja Modal Pengadaan Tanah sebesar Rp12.000.000.000,00 digunakan untuk lanjutan pembebasan lahan jalur lingkar timur serta jalan Sugihan-Paluhombo.

Share :