SIDANG

Rapat Paripurna dengan acara Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2022

8 November 2021

Rapat Paripurna dengan acara Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2022

Senin, 8 November 2021 telah diselenggarakan Rapat Paripurna dengan acara Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2022 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukoharjo. Rapat dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo beserta anggota DPRD.

Berikut Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Dana Cadangan:

1. Fraksi PDI Perjuangan

  • Bagaimana cara eksekutif membuat target belanja APBD Tahun Anggaran 2022?
  • Mohon jelaskan apa barometer pembandingnya.
  • Kajian akademis apa yang digunakan? Mohon penjelasannya.

2. Fraksi Partai Gerindra

  • Target Pendapatan Asli Daerah naik 4,17%; meskipun tidak apple to apple tetapi realisasi PAD lima atau dua tahun terakhir dapat digunakan menjadi evaluasi target PAD di RAPBD 2022. Mohon penjelasan mengingat angka realisasi trennya selalu naik dari tahun ke tahun namun kenapa justru tidak berani menjadikan hal tersebut sebagai acuan?
  • Mengingat penurunan Dana Transfer yang paling tinggi adalah karena gagal dalam memperoleh Dana Insentif Daerah, kiat apa yang akan dilakukan agar hal ini tidak terulang kembali di Tahun Anggaran berikutnya?
  • Saran dan masukan:
    • Sektor selatan Sukoharjo memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan pertanian yang produktif, terutama didasarkan pada faktor ketersediaan lahan. Dan hal ini sejalan dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten Sukoharjo. Namun sayangnya banyak lahan luas yang tidak produktif di wilayah selatan. Fraksi Partai Gerindra berharap Pemerintah Daerah dapat mengambil langkah-langkah strategis baik melalui regulasi berupa Peraturan Daerah Non APBD sebagai payung hukum kebijakan maupun melalui mekanisme APBD. Kemandirian pangan dan status lumbung pangan harus dipertahankan, mohon penjelasan apakah sudah ada rencana induk pengembangan sektor pertanian untuk Kabupaten Sukoharjo?
    • Terkait proyek Mal Pelayanan Publik dan Gedung Pertemuan Kabupaten Sukoharjo, mohon penjelasan progres berbanding target capaian periodik sampai hari ini. Langkah apa yang akan ditempuh untuk mengejar target waktu apabila benar progres jauh dari rencana? Dan langkah apa yang akan ditempuh apabila pekerjaan tidak selesai ketika telah jatuh tempo?

Fraksi Partai Gerindra mewanti-wanti apabila nanti setelah perpanjangan waktu sesuai yang tertera dalam perjanjian kontrak terpaksa dilakukan adendum untuk tidak memasuki dalam area:

  • Penambahan lingkup kerja
  • Penyesuaian harga

3. Fraksi Partai Golongan Karya

  • Setelah Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur pada Bab V Pasal 8 kaitannya dengan permodalan diundangkan pada 31 Desember 2019, sudah berapakah anggaran penyertaan modal yang disetor yang diberikan kepada PDAM Tirta Makmur?
  • Setelah Badan Kredit Desa dinyatakan bubar, bagaimana pengelolaan aset atau modal yang disertakan?
  • Bagaimana kesiapan anggaran dan berapa persen anggaran yang disediakan untuk menghadapi Covid-19?

4. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

  • Target Pendapatan Asli Daerah turun dibandingkan dengan 2021. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera meminta agar target minimal disamakan dengan capaian PAD tahun 2021.
  • Tindakan apa yang dilakukan pemerintah daerah kepada PDAM agar bisa lebih memberi manfaat kepada pemerintah daerah maupun masyarakatnya?
  • Berapa alokasi dana yang diformulasikan untuk pinjaman UMKM dan bagaimana mekanisme UMKM bisa mendapatkan pinjaman dan subsidi bunga tersebut?

5. Fraksi Partai Amanat Nasioal

  • Jika Permendikbud Ristek Nomor 6 Tahun 2021 tidak dicabut, apakah di Kabupaten Sukoharjo masih ada sekolah yang jumlah peserta didiknya kurang dari 60 dalam tiga tahun terakhir? Apa usaha Pemkab Sukoharjo untuk mengatasinya?
  • Mohon penjelasan kenapa penyertaan modal diberikan kepada PDAM Tirta Makmur dan PT. BPR Bank Pasar Sukoharjo? Sementara banyak sektor pendidikan dan kesehatan yang terbengkalai.
  • Terkait pemberian subsidi dengan kredit bagi UMKM yang mempunyai pinjaman di perbankan dalam wilayah Kabupaten Sukoharjo menggunakan Belanja Subsidi, mohon penjelasan:
    • Dengan menggunakan aturan regulasi apa kebijakan tersebut dapat menjadi program kegiatan?
    • Apakah dengan anggaran tersebut akan mencakup semua UMKM yang mempunyai pinjaman? Apabila tidak semua, berapa jumlah pelaku yang mendapatkannya? Dan apa saja kriteria untuk mendapatkan subsidi tersebut?
  • Saran dan masukan:
    • Diharapkan satgas covid dari semua tingkatan lebih memaksimalkan tugasnya agar semua kegiatan di Kabupaten Sukoharjo mematuhi Instruksi Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang PPKM Level 2 Covid 2019.
    • Diharapkan instansi terkait selalu memantau dan memberi pembinaan kepada pengamen serta pengelap kaca mobil di perempatan Solo Baru yang menyebabkan ketidaknyamanan para pengguna jalan. Hal tersebut tercantum pada Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum.

6. Fraksi Partai Kebangkitan Nasional

  • Sektor apa saja yang menyebabkan penurunan pendapatan di Raperda APBD 2022?
  • Mohon penjelasan tentang pengadaan aset berupa belanja modal tanah di anggaran Belanja Modal.
  • Saran dan masukan:
    • Diharapkan perencanaan kegiatan disusun secara cermat dan terukur, mengacu pada program-program prioritas.
    • Diharapkan OPD terkait melakukan pemangkasan pohon tinggi dan rindang yang berada di bahu jalan, karena banyak masyarakat yang melapor pada Fraksi Partai Kebangkitan Nasional tentang kekhawatiran mereka jika ada pohon yang tumbang karena hujan lebat.
    • Diharapkan Dinas Pertanian melalui tenaga penyuluh agar proaktif dalam memotivasi petani untuk melakukan tanam serentak di awal musim hujan serta meminimalisir hama pertanian.

 

Share :