RAPAT

Rapat Paripurna dengan acara Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Dana Cadangan

11 Oktober 2021

Rapat Paripurna dengan acara Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Dana Cadangan

Senin, 11 Oktober 2021 telah diselenggarakan Rapat Paripurna dengan acara Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Dana Cadangan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukoharjo. Rapat dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo beserta anggota DPRD.

Berikut Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Dana Cadangan:

  1. Fraksi PDIP
    • Apakah alokasi dana cadangan pada Raperda ini sudah memadai sesuai kebutuhan riil?
    • Mohon penjelasan untuk besaran dana cadangan apakah dihitung berdasarkan permintaan KPU atau estimasi Pemerintah Kab. Sukoharjo?
  1. Fraksi Partai Gerindra

Memaklumi dan mendukung adanya Pembentukan Dana Cadangan di mana pembentukannya harus didasarkan pada Peraturan Daerah. Sedangkan usul dan saran yang bersifat teknis akan disampaikan dalam rapat-rapat Panitia Khusus yang membahas tentang Raperda Dana Cadangan.

  1. Fraksi Partai Golongan Karya
    • Berapa perkiraan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024? Karena untuk pelaksanaan pemilu 2020 tidak diperlukan Perda tentang Dana Cadangan.
    • Jika pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur, Bupati & Wakil Bupati, serta Walikota & Wakil Walikota di seluruh Indonesia dilaksanakan pada hari yang sama, maka akan menggunakan alokasi anggaran kegiatan yang sama. Sedangkan di Raperda Sukoharjo tentang Pembentukan Dana Cadangan ini terdapat klausul bahwa Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tidak dapat digunakan untuk membiayai selain kegiatan tersebut. Mohon penjelasannya.
    • Jika pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur bersamaan dengan pemilihan Bupati & Wakil Bupati, apakah akan mempengaruhi besaran anggaran yang harus disediakan oleh APBD Kabupaten Sukoharjo? Mohon penjelasan bagaimana sistem pembagian anggaran antara APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.
  1. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
    • Mohon penjelasan untuk besaran dana cadangan apakah dihitung berdasarkan permintaan KPU atau estimasi Pemerintah Kab. Sukoharjo?
    • Mohon penjelasan apa dasar pagu indikatif anggaran tersebut, sementara permohonan rencana kebutuhan biaya Pilkada Kab. Sukoharjo dari KPU belum ada.
  1. Fraksi Partai Amanat Nasioal
    • UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan belum ada dalam Raperda Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024. Padahal hal tersebut merupakan syarat wajib dalam pembentukan. Mohon penjelasannya.
    • Di Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 10 tertera bahwa dana cadangan digunakan untuk mendanai kebutuhan pembangungan sarana dan prasarana daerah. Apakah hal tersebut tidak menyalahi maksud dan tujuan kegunaan dana cadangan?
    • Mohon penjelasan untuk dana cadangan yang bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah itu apa saja.
    • Mohon penjelasan tentang penganggaran pada Raperda Dana Cadangan.
  1. Fraksi Partai Kebangkitan Nasional

Sejauh mana kemampuan APBD TA 2022 & TA 2023 dalam menyisihkan Dana Cadangan tersebut dengan akumulasi Rp40.000.000.000? Mohon penjelasan dalam pemenuhan target anggaran tersebut agar tercapai dengan maksimal.

Share :