SIDANG

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukoharjo dengan acara Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Non APBD dan Pengumuman Pansus

19 Januari 2023

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukoharjo dengan acara Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Non APBD dan Pengumuman Pansus

Kamis, 19 Januari 2023 telah dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukoharjo dengan acara Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Non APBD dan Pengumuman Pansus. Rapat yang diselenggarakan di gedung DPRD Kabupaten Sukoharjo tersebut dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo, Forkopimda, anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo, beserta OPD terkait.

Berikut Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Non APBD:

  1. Fraksi PDI Perjuangan
    • Apa yang menjadi kewenangan dalam urusan pengendalian lingkungan hidup yang menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah?
    • Apakah dengan adanya Perda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat memberikan konstribusi dalam menjaga kelestarian sumber daya alam di wilayah Sukoharjo?
    • Apakah ada pasal yang mengatur regulasi tentang pemerintah desa yang berkaitan dengan penghijauan dan pengendalian lingkungan di wilayah desa, serta sejauh mana peran desa dilibatkan dalam pelestarian alam di wiliyah tingkat desa?
    • Sejauh mana Raperda tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol ini telah mengatur dan melindungi warga masyarakat dari dampak buruk minuman beralkohol?
    • Apa yang menjadi persoalan, dan Landasan Hukum sehingga diperlukan Perda tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol?
    • Sejauh mana Raperda tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol memberikan wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam urusan melakukan penyidikan?
    • Sejauh mana peran masyarakat dilibatkan dalam pengendalian dan pengawasan terhadap minuman beralkohol di wilayah Sukoharjo?
    • Sejauh mana peraturan daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor merupakan upaya sinergitas membangun koordinasi dan berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Indonesia khususnya di Kabupaten Sukoharjo?
    • Apa yang menjadi ruang lingkup pengaturan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor ini?
    • Sejauh mana fasilitas rehabilitasi yang akan diberikan dan diatur dalam raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor ini? Sudahkah dipersiapkan kapasitas pelayanan rehabilitasinya?
  1. Fraksi Partai Gerindra
    • Upaya apa yang dilakukan secara riil dalam mencegah, menanggulangi dan memulihkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup?
    • Dalam rangka pengendalian dan pencemaran limbah B3 dan limbah Non B3, apa yang telah dilakukan?
    • Sampai sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup?
    • Upaya apa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam mengendalikan peredaran minuman beralkohol yang tanpa ijin berusaha?
    • Bagaimana mengendalikan dan mengawasi minuman beralkohol bagi anak di bawah umur?
    • Sejauh mana susunan laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah?
  1. Fraksi Partai Golongan Karya
    • Untuk menghindari kasus yang pernah terjadi yaitu Pembuangan Limbah B3 batu bara sembarangan, apakah eksekutif secara periodik telah mengakses data berapa banyak penggunaan batu bara untuk masing - masing industri tekstil? Dan berapa banyak limbah B3 batu bara yang dikirim ke Perusahaan Pengolah Limbah seperti Prasada Pamunah Limbah di Cileungsi atau Teknotama Lingkungan Internusa di Cilacap? Akan lebih baik bila jawaban Bupati disertai Data atau Manives Pengadaan Batu Bara dan Pengiriman Limbah.
    • Langkah apa yang mau diambil Pemerintah dalam Penanganan Limbah Produksi Alkohol?
    • Ketika Raperda tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol ini ditetapkan dan diundangkan, terkait dengan peredaran minuman beralkohol golongan B dan C di tempat tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 1 dan 2, langkah apa yang diambil oleh Bupati apabila tempat peredaran minuman berakohol ternyata berdekatan dengan Tempat Peribadatan, Lembaga Pendidikan dan Rumah Sakit?
    • Apakah sanksi administrasi telah diterapkan sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 6 Tahun 2017 mengingat masih ada Penyimpangan izin produksi yaitu membuat ciu atau sebutan lainnya yang disalahgunakan sebagai minuman beralkohol?
    • Bagaimana tindakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terhadap korban penyalahgunaan narkotika? Dan solusi apakah yang akan dilakukan?
    • Apakah pasien korban narkotika juga diberi kebebasan biaya perawatan? Bagaimana cara mengobati? Apakah dimasukkan dalam tempat rehabilitasi?
  1. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
    • Upaya apa yang dilakukan secara riil dalam mencegah, menanggulangi dan memulihkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup?
    • Fraksi PKS menilai raperda pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol yang akan dibahas ini tidak lebih baik dari perda no 6 tahun 2017, bahkan bisa dikatakan lebih longgar dalam hal peredaran dan penjualan. Fraksi PKS mohon penjelasan bagaimana keefektifan dari raperda ini dari sisi sosial dan ekonomi, dikarenakan dalam realitas walaupun sudah ada perda tapi masih marak penjualan bebas dan biaya sosial yang menjadi beban pemerintah daerah dalam menangani akibat dampak minuman beralkohol jauh lebih besar daripada penerimaan yang didapatkan oleh pemerintah daerah?
    • Fraksi PKS memohon penjelasan tentang upaya-upaya pencegahan terdiri dari kegiatan apa saja? Kemudian untuk pemberantasan, peredaran narkotika, pemerintah daerah menyiapkan dana berapa dan program apa saja?
  1. Fraksi Partai Amanat Nasioal
    • Apakah kelebihan Raperda ini dibandingkan dengan Perda yang sudah ada?
    • Apakah Raperda ini bisa berlaku surut? Bila tidak bisa berlaku surut apabila ada pengusaha yang sudah berjalan usahanya tapi kemungkinan ada pelanggaran bagaimana PemKab Sukoharjo mengatasinya?
    • Apakah dalam Raperda ini akan memfasilitasi apa yang menjadi keluhan masyarakat terkait lingkungan kumuh dan bau karena sampah ada dimana-mana?
    • Apa saja yang membedakan Raperda tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dengan Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian Pengedaran dan Penjualan Minuman beralkohol sehingga Perda ini sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti?
    • Jika nantinya Raperda tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol ditetapkan, dan ada kelompok masyarakat yang mengajukan Apakah Pemkab Sukoharjo sudah memiliki pandangan titik lokasi mana yang jauh dari tempat peribadatan, Lembaga Pendidikan maupun Rumah Sakit?
    • Dalam Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika di pasal 3 huruf c bahwa Pemkab Sukoharjo mempunyai kewenangan melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Apakah ini nantinya tidak akan tumpang tindih dengan instansi yang lebih berwenang untuk itu, misal dari kepolisian, BNN atau BND? Jika nanti Raperda ini ditetapkan, instansi mana di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang akan menangani.
  1. Fraksi Partai Kebangkitan Nasional
    • Sejauhmana Pemerintah Daerah menangani Pabrik yang dalam pengelolaan B3, Limbah B3 dan Limbah NonB3 masih menimbulkan pencemaran lingkungan dalam masyarakat?
    • Implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan terkait pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol selama ini seperti apa? Dan berapa jumlah perajin dan penjual yang sudah mempunyai ijin resmi sesuai data pemerintah daerah?
    • Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika khususnya di wilayah Grogol dan Kartasura, bagaimana penanganan dari pemerintah daerah selama ini? Karena daerah tersebut terjadi peningkatan penyalahgunaan narkotika.

Selanjutnya, dibentuk tiga Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo membahas tiga Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan pembagian sebagai berikut :

  1. Panitia Khusus I membahas dan menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  2. Panitia Khusus II membahas dan menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol; dan
  3. Panitia Khusus III membahas dan menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Share :